PERATURAN DASAR (PD) IPPNU

PERATURAN DASAR IPPNU

KEPUTUSAN KONGRES XVI

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 02/IPPNU/KONGRES XVI/XI/2012

Tentang:

PENYEMPURNAAN PERATURAN DASAR

PERATURAN RUMAH TANGGA

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

PERIODE 2012-2015

PERATURAN DASAR

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH

BismillahIrrahmaanirrahiim

Asyhadu an laa ilaaha illallah

Wa asyhadu anna muhammadab rosulullah

1.      Bahwasannya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syari’at Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.      Bahwasannya keyakinan umat islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah sebagai prinsip hidup merupakan I’tikad dalam menegakkan syaria’at islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3.      Bahwasannya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama-sama.

4.      Bahwasannya atas dasar keinsyafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan islam, kemajuan Nahdlatul Ulama’ dan sukses pembangun indonesia, maka berkat rahmat Allah swt, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (1955-1988) dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) yang didirikan pada 2 Maret 1955 M bertepatan dengan 8 Rojab 1374 H di Malang, dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Robiul Akhir 1424 H, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II

AQIDAH DAN AZAS

Pasal 4

 Aqidah

IPPNU beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dan mengikuti salah satu madzhab: hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.

Pasal 5

Azas

IPPNU berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Adan Beradap, Persatuan Inonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalampermusyawaratan / Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan IPPNU berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7

Sifat

IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8

Fungsi

IPPNU berfungsi sebagai:

1.      Wadah berhimpun Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nili-nilai dan cit-cita perjuangan NU.

2.      Wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang Ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syi’ar Islam Ahlussunah Wal Jama’ah.

3.      Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kadr bangsa.

BAB V

TUUAN DAN USAHA

Pasal 9

Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah swt, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab tas tegak dan terlaksananya syari’at islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 10

Usaha

1.      Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.

2.      Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.

3.      Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masayarakat.

4.      Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri.

5.      Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan

1.         Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun.

2.         Anggota IPPNU terdiri dari: Anggota Biasa dan Anggota Istimewa.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:

1.      Pimpinan IPPNU Tingkat Pusat, disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU

2.      Pimpinan IPPNU Tingkat Propinsi, disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU

3.      Pimpinan IPPNU Tingkat Kabupaten atau Kota, disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU

4.      Pimpinan IPPNU Tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU

5.      Pimpinan IPPNU Tingkat Desa atau Kelurahan, disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU

6.      Pimpinan IPPNU Tingkat Dusun (Jika diperlukan), disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU

7.      Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan perguruan tinggi, disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU

8.      Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan ditingkat pondok, pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU.

9.      Pimpinan IPPNU luar negri, disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permusyawaratan

Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:

1.      Kongres

2.      Kongres Luar Biasa

3.      Konferensi Besar

4.      Rapat Kerja Nasional

5.      Rapat Pimpinan Nasional

6.      Konferensi Wilayah

7.      Konferensi Wilayah Luar Biasa

8.      Rapat Kerja Wilayah

9.      Rapat Pimpinan Wilayah

10.  Konferensi Cabang

11.  Konferensi Cabang Luar Biasa

12.  Rapat Kerja Cabang

13.  Rapat Pimpinan Cabang

14.  Konferensi Anak Cabang

15.  Konperensi Anak Cabang Luar Biasa

16.  Rapat Kerja Anak Cabang

17.  Rapat Pimpinan Anak Cabang

18.  Rapat Anggota Ranting

19.  Rapat Kerja Ranting

20.  Rapat Anggota Anak Ranting

21.  Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi

22.  Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi

23.  Rapat Anggota Komisariat

24.  Rapat Kerja Komisariat

25.  Konferensi Cabang Istimewa

26.  Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa

27.  Rapat Kerja Cabang Istimewa

28.  Rapat Pimpinan Cabang Istimewa

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan

Keuangan IPPNU bersumber dari:

1.      Iuran Anggota

2.      Usaha yang sah dan halal

3.      Bantuan yang tidak mengikat

BAB X

PERATURAN

Pasal 15

Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:

Peraturan Dasar

Peraturan Rumah Tangga

Peraturan Organisasi

Peraturan Administrasi

BAB XI

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal16

Perubahan

Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah

Pasal 17

Pembubaran

1.      IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut

Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan pada organisasi yang sehaluan dan atau badan wakaf

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan Penutup

1.        Hal-hal yang belum cukup untuk diatur dalam Peraturan Dasar lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

2.        Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan      : Palembang

Pada Tanggal  :  02 Desember 2012

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

KONGRES XV IPPNU

QURNIATI

Ketua

NUR JANNAH

Sekretaris